Selamat Datang

dunia lebih kaya, lebih hidup, lebih bersegi banyak dari tampaknya, sebab setiap langkah daripada ilmu pengetahuan tertemukan di dalamnya segi-segi baru...

Sabtu, 27 Desember 2008

Aliansi Buruh dan Rakyat Tolak SKB

LINTAS MURIA
11 November 2008


Bupati Fasilitasi Pengkajian
KUDUS - Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Menggugat (Amar) menyatakan penolakannya terhadap surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global.

Penegasan tersebut dilakukan dalam aksi di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh yang diikuti puluhan aktivis, Senin (10/11) siang. Mereka yang berasal dari unsur INPRO, FSBDSI, PMII, BEM, STAIN, HMI, LMND, SPI, LPH YAPHI dan PRD, menggelar aksi dengan dikawal petugas dari Polres Kudus.

Setelah aksi berlangsung selama beberapa saat, enam perwakilan Amar diterima Bupati Kudus H Musthofa Wardoyo, di ruang kerjanya. Salah seorang perwakilan Amar, Enny Mardiyanti, mengharapkan agar Pemkab mendukung penolakan terhadap SKB tersebut. Pasalnya, itu jelas sangat merugikan kalangan pekerja.




Selain itu, Pemkab diminta mengawasi pelaksanaan UMK. Berdasarkan pengamatannya tahun sebelumya, tidak ada perusahaan yang mengajukan keberatan untuk pembayaran upah dengan nominal seperti yang diharapkan. ”Kenyataannya, pelaksanaannya tidak seperti itu,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Bupati Musthofa akan memfasilitasi pertemuan dengan segenap elemen. Tujuannya, untuk merumuskan jalan terbaik terkait keberadaan SKB. ”Saya siap berdiskusi dengan rekan-rekan mengenai itu,” ujarnya.

Untuk itu, pihak mana pun yang dianggap mempunyai konsep atau pemikiran mengenai kondisi yang ada saat ini, diharapkan dapat memberikan sumbang sarannya.

Secara pribadi, dia juga bersedia untuk memimpin diskusi tersebut. Simpulan pengkajian yang dilakukan akan diusulkan kepada gubernur. ”Kita akan memperjuangkan kepentingan pekerja dan juga pengusaha. Jadi, ada solusi terbaik bagi semua pihak,” tandasnya.

Kepala Disnakertrans, Suyanto, yang hadir pada kesempatan tersebut menyatakan, untuk penetapan UMK 2009 terkait munculnya SKB empat menteri, sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur untuk menentukannya. ”Untuk tahun 2009, usulan UMK Kudus yang sudah kami sampaikan Rp 750.000,” jelasnya. (H8-76)

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Benar.. Pemerintah memang tidak lagi berpihak pada rakyat. Tetaplah setia di garis massa.. Ngobrol2, kalau mau kirim2 opini kemana ya?

Posting Komentar


 

Komentator Artikel